Kepanjangan UMKM dan singkatan UMKM beserta contoh usaha mikro dan jenis usaha mikro di 2021

Usaha Mikro Membantu Perekonomian Indonesia

Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008, usaha yang masuk ke dalam kriteria usaha mikro adalah sebuah bisnis yang memiliki kekayaan bersih hingga Rp 50 juta. Jenis kekayaan atau aset ini tidak termasuk bangunan dan tanah yang dijadikan tempat usaha. Sementara dilihat dari segi penjualan atau penghasilan usaha, yang termasuk usaha mikro adalah yang penghasilan per tahunnya paling banyak Rp 300 juta. Usaha mikro bisa dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha. 

Di tahun 2021, kita tentu sudah sering mendengar istilah UMKM. UMKM singkatan dari adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Singkatan UMKM ini semakin sering terdengar seiring dengan perkembangannya yang semakin meluas di Indonesia. Keberadaan usaha berskala kecil ini sangat penting untuk menopang perekonomian Indonesia. Menyadari hal ini, maka pemerintah pun menyediakan bantuan untuk pegiat UMKM di seluruh Indonesia. 

Bantuan untuk Usaha Mikro dari Pemerintah

Setelah mengetahui UMKM singkatan dari apa, saatnya mengetahui bantuan apa saja yang bisa didapat bagi para pegiat UMKM. Ini akan berguna jika Anda termasuk yang sedang merintis atau baru berencana menggeluti Usaha Mikro Kecil Menengah. Pegiat UMKM yang kreatif dan selalu mengembangkan usahanya bisa sangat membantu kondisi ekonomi Indonesia. UMKM mampu meningkatkan lapangan kerja. Terutama UMKM yang berada di kota kecil bisa sangat membantu pemerataan ekonomi. 

Perpindahan penduduk dari kota kecil dan kota besar yang menyebabkan terlalu padatnya kota besar pun bisa dikurangi. Akibatnya, kota-kota kecil bisa semakin berkembang dan lebih mandiri karena daerahnya sendiri bisa menghasilkan. Tidak perlu mencari peruntungan di kota besar, melainkan bisa memaksimalkan potensi daerahnya sendiri. Menyadari pentingnya UMKM, pemerintah pun menyediakan bantuan dana bagi pegiat UMKM yang bisa digunakan sebagai tambahan modal baik untuk memulai maupun mengembangkan usaha. 

Bantuan ini dinamakan Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Kredit khusus untuk pengusaha UMKM ini disalurkan melalui beberapa bank milik pemerintah, misalnya BNI dan BRI. Untuk bisa mendapatkan KUR, syarat dan prosesnya cukup mudah sehingga bisa lebih banyak diakses oleh pegiat UMKM di seluruh pelosok Indonesia. Selain KUR yang harus diajukan sendiri oleh pemilik usaha ke bank, masih ada bantuan lain dari pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus untuk UMKM. 

Bantuan usaha mikro ini pertama kali disalurkan tahun 2020 sebagai usaha untuk menangani pandemi COVID-19. Program ini pun kembali disalurkan di tahun 2021 dengan berbagai penyesuaian, di antaranya adalah perbedaan besaran bantuan dari Rp 2.4 juta ke Rp 1.2 juta per orang. 

Bantuan untuk Usaha Mikro dari Lembaga Keuangan

Selain bantuan dari program pemerintah, pihak swasta juga mengadakan program untuk para pegiat UMKM. Bantuan ini juga merupakan kredit yang bisa digunakan untuk tambahan modal. Plafon kredit bisa berbeda-beda tergantung kebijakan tiap lembaga keuangan. Tenor pinjaman dan suku bunganya juga berbeda-beda. Ada bank yang memberi kredit dengan plafon maksimal Rp 50 juta hingga ratusan juta Rupiah. Seperti jenis kredit bank lainnya, pegiat UMKM bisa memilih jenis kredit yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi finansial perusahaan masing-masing. 

Semua jenis usaha mikro bisa mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, asalkan sudah memenuhi persyaratan. Selain bank swasta, perusahaan teknologi finansial (fintech) juga sudah cukup banyak yang menyediakan pinjaman khusus untuk pegiat UMKM. 

Beberapa Contoh Usaha Mikro

Contoh usaha mikro sangat beragam. Misalnya usaha di bidang pertanian yang dimiliki oleh perorangan, peternak perorangan, budidaya ikan, dan nelayan. Sementara di bidang perdagangan contohnya adalah pedagang kaki lima, pedagang di pasar tradisional maupun pasar modern. Bisa juga pengusaha di bidang lainnya seperti bengkel kecil, toko kelontong, salon kecantikan, penjahit, konveksi, dan lain sebagainya. 

Apa pun jenis usahanya, selama memenuhi syarat yang tertera dalam undang-undang yaitu asetnya tak lebih dari Rp 50 juta dan penghasilan per tahunnya maksimal Rp 300 juta, maka usaha tersebut masuk ke dalam kategori usaha mikro. Dengan adanya bantuan dari pemerintah dan swasta, diharapkan usaha mikro bisa terus berkembang.